Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara

           Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Provinsi maluku Utara yang disingkat dengan Kesbangpol telah mengalami beberapa perubahan Nomenklatur dimulai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara, sampai dengan peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara

Perda ini mengatur tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Utara yakni mempunyai tugas memimpin, merumuskan, membina, mengarahkan, mengevaluasi pelaksanaan program kerja dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Maluku Utara, kebijakan Gubernur, kondisi obyektif dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Mempunyai Fungsi :

a)      Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b)     Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

c)     Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

d)     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya

Dalam mendukung pelaksanaan tupoksi sebagai penjabaran Perda Nomor 67 Tahun 2016 maka disusun pula pembagian tugas  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi Maluku Utara yang dituangkan dalam bentuk susunan organisasi sebagai berikut:

1.       Sekretariat;

2.       Bidang Bina Idiologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;

3.       Bidang Politik Dalam Negeri;

4.       Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

5.       Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional